Polemik Vaksin Nusantara, Ketua Satgas IDI Harap Ada Komunikasi antara BPOM dengan Pembuat Vaksin

Pembuatan vaksin nusantara menuai polemik dari berbagai pihak. Hingga kini, vaksin itu belum mengantongi rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Meskipun begitu, vaksin Covid 19 besutan mantan Menkes Terawan Agus Putranto ini tetap melanjutkan ke tahap uji klinis fase II.

Polemik vaksin ini lantas mendapat sorotan dari Ketua Satgas COVID 19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Profesor Zubairi Djoerban. Ia berharap segera ada komunikasi antara BPOM dengan pihak pembuat vaksin tersebut. Sehingga, polemik vaksin ini tak sampai berlarut larut.

Saya sih berharap akan ada komunikasi konkret antara BPOM dan pihak Vaksin Nusantara, agar persoalan ini tak berlarut. Terima kasih ," ucapnya lewat akun Twitternya, @ProfesorZubairi , Jumat (16/4/2021). Diketahui, Zubairi sempat mempertanyakan sikap pembuat vaksin nusantara yang tetap melanjutkan uji klinis fase ke 2 padahal belum dapat izin dari BPOM. Ia menilai ada kesan memaksakan dari sikap peniliti pada pengembangan vaksin itu.

Kata Zubairi, ada yang menganggap pendapatnya ini terlihat sentimen dengan Terawan. Ia menyangkal anggapan itu melalui cuitannya. Ada anggapan saya sentimen dengan Pak Terawan. Bahkan dikaitkan dengan terapi cuci otak dan sanksi terhadapnya. Beberapa media bertanya ini. "

Saya nyatakan tak ada sentimen itu ," tulis Zubairi. Zubairi menuturkan, ia akan sentimen pada vaksin yang diduga mengabaikan kaidah ilmiah. Tapi, saya akan sentimen pada vaksin yang diduga mengabaikan kaidah ilmiah. Tidak ada yang personal ," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala BPOM Penny K Lukito enggan memberikan komentar saat peneliti vaksin sel dendritik atau vaksin Nusantara tetap melanjutkan tahapannya meski tak sesuai rekomendasi pihaknya. "Terkait vaksin nusantara ya kami tidak bisa menjawab, ya jawaban kami bagaimana hasil penilaian Badan POM terkait fase pertama uji klinik fase 1 vaksin dendritik atau vaksin nusantara adalah belum bisa dilanjutkan ke uji klinik fase dua, sudah clear ya sampai di situ," tegasnya dalam konferensi pers virtual bersama BPOM RI secara virtual, Jumat (16/4/2021). Penny menuturkan, tugas Badan POM telah selesai saat mendampingi uji klinik I dan memberikan penilaian bahwa penelitian tersebut tidak masuk kategori riset ilmiah sesuai standar internasional.

"Saya tidak mau komentari, karena vaksin dendritik atau nama vaksin Nusantara sudah beralih sekarang, saya tidak mau komentari lagi, sudah beralih," ucap Penny. Ia pun mengingatkan, penting dalam sebuah penelitian ilmiah harus melewati uji praklinik atau uji pada hewan sebelum diberikan kepada manusia. Hal itu untuk menghindari kesalahan fatal dan memberikan perlindungan kepada relawan.

"Kalau tidak dilakukan dan langsung loncat ke clinical trial, nanti kesalahan ada di sana. Yang namanya penelitian begitu. Kita belajar dari tahapan tahapan yang ada. Harusnya bisa dapat dikoreksi, diperbaiki," tambah Penny. "Vaksin Nusantara kami tidak bisa jawab. Penilaian Badan POM pada fase pertama uji klinik vaksin dendritik belum bisa dilanjutkan ke fase II dan ada temuan correction action. Koreksi koreksi harus ada perbaikan kalau mau maju ke fase kedua," tambahnya.